Politik dan uang mungkin merupakan dua hal berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah politik uang yang dalam bahasa Inggris money politic mungkin istilah yang sudah sangat sering didengar. Istilah ini menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu entah dalam Pemilu ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting. Dalam pengertian seperti ini uang merupakan alat untuk mempengaruhi seseorang untuk menentukan keputusan. Tentu saja dengan kondisi ini maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut.
Selain pengertian ini, istilah Politik Uang juga dapat dipakai untuk menunjuk pada pemanfaatan keputusan politik tertentu untuk mendapatkan uang. Artinya ialah kalangan tertentu yang memiliki akses pada keputusan politik dapat memanfaatkan keputusan tersebut untuk mendapatkan uang. Kondisi ini disebutkan oleh Adi Sasono sebagai “Kapitalisme dalam tenda Oksigen”. Penyebutan ini dijelaskan oleh Adi Sasono sebagai sebuah kondisi dimana pemerintah (penguasa) ikut ‘bermain’ dalam seluruh tindakan ekonomi masyarakat dengan melakukan sebuah system ekonomi tertutup dan protektif. Keterlibatan pihak pengambil kebijakan dalam system ekonomi seperti ini menghasilkan ekonomi biaya tinggi yang tidak menguntungkan rakyat ketika sekelompok orang tertentu melindungi kepentingan pribadi dan kelompok mereka dengan mengendalikan arus suplai barang kebutuhan masyarakat.
Contoh yang paling nyata adalah ketika di Tobelo terjadi kelangkaan semen dan satu-satunya semen yang banyak dimiliki oleh PT. Hibualamo, maka dengan seenaknya PT. Hibualamo yang adalah milik Pemda tersebut mempermainkan harga semen. Contoh yang juga nyata seperti termuat dalam pernyataan wakil Bupati Halut ketika Musrenbang bahwa ada oknum anggota dewan yang menangani proyek dan proyek itu tidak beres. Dalam situasi ini menjadi jelas ada ‘permainan’ tertentu dari pengambil keputusan untuk memanfaatkan keputusan tersebut bagi pribadi mereka. Maka politik uang dapat kita pahami sebagai pemanfaatan uang untuk apapun yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.
Menyangkut uang rakyat. Istilah uang rakyat mungkin hanya sebatas istilah yang tidak berarti bagi rakyat banyak. Karena pada dasarnya rakyat tidak pernah menerima uang secara gampang. Tanyakan saja secara langsung pada mereka yang berjualan di pasar, mereka yang membawa Becak, Ojek, Motor dan para Sopir angkutan umum, apakah mereka pernah menerima pembagian uang rakyat? Jawabannya pasti TIDAK! Bagi rakyat yang tidak hidup dari gaji pemerintah atau pemberian pemerintah, uang hanya didapat dengan bekerja dan bekerja. Tidak ada jaminan sedikitpun bagi mereka untuk mendapat uang ketika mereka tidak bekerja. Uang bagi rakyat adalah hasil dari setiap titik keringat yang mereka keluarkan.
Walaupun penjelasan di atas memberikan gambaran yang jelas menyangkut uang rakyat, namun istilah uang rakyat tetap menjadi sebuah istlah yang sering dipakai dalam dunia politik untuk menyebutkan uang yang berasal dari rakyat yang didapat melalui pajak dan atau cara lain yang diatur oleh pemnerintah dan uang ini kemudian dipakai lagi membangun berbagai hal yang dibutuhkan rakyat. Kalau uang ini benar uang rakyat maka seharusnya para abdi Negara PNS, Polisi dan Tentara perlu menyadari dengan sungguh bahwa semua kebutuhan mereka dipenuhi dari hasil rakyat. Maka seharusnya para abdi ini menunjukan sikap yang melayani masyarakat dan bukan terkesan sebagai ‘raja-raja’ kecil yang harus dihormati oleh masyarakat. Kesadaran akan keberadaan uang rakyat juga seharunya melahirkan sebuah sikap dalam kehidupan para abdi Negara untuk merencanakan pembangunan yang berorientasi pada keberhasilan pencapaian program dan bukan orientasi proyek. Perbedaan antara orientasi program dan proyek adalah dalam orientasi program, pembangunan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang berhasil dan berkesinambungan dimana uang bukan tujuan utama tetapi manusia (baca: rakyat) yang menjadi tujuan. Dalam orientasi seperti ini, keberhasilan tidak diukur dengan apakah pembangunan telah selesai dilaksanakan atau belum, tetapi sejauh mana pembangunan itu berdampak pada kehidupan masyarakat dan sejauh mana pembangunan itu merubah pola hidup dari masyarakat. Model seperti ini dapat dikatakan sebagai model berkesinambungan.
Dalam orientasi proyek, yang diutamakan adalah UANG. Ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari bukti fisik dari pembangunan tanpa melihat apakah pembangunan itu berguna bagi masyarakat atau tidak. Dalam orientasi ini masyarakat tidak merasakan arti dari perubahan melalui pembangunan, karena pada dasarnya mereka hanya alat yang dimanipulasi untuk menguntungkan pemegang proyek. Pemegang proyek ini bisa saja berasal dari kontraktor ataupun dari unsur PNS sendiri yang bermain dengan proyek-proyek penunjukan tanpa melibatkan masyarakat didalamnya.
Dengan memahami uraian di atas maka dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa dalam politik ada uang rakyat yang digunakan. Dan politik adalah cara ‘merampok’ paling aman terhadap uang rakyat.
*Penulis adalah Sekretaris Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Cabang Halut, Kepala Biro Adm. Umum dan Personalia dan Dosen Fakultas Teologi Universitas Halmahera.
sumber : http://www.uniera.ac.id/pub/1/1/Politik-Uang-dan-Uang-Rakyat
indragunawan0605 